Pada bulan Januari 2016, Hyun-jun Gwon dan Gwang-taek Oh berangkat menggunakan pesawat dari Korea Selatan menuju Jepang untuk berlibur. Sesampainya di Jepang, mereka mengantre di bagian imigrasi bandara Nagoya. Ternyata, proses itu tidak berjalan lancar sesuai harapan mereka. Beberapa petugas imigrasi menginterogasi mereka karena kartu izin masuk mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki catatan kriminal.

Kedua pemuda itu menjelaskan bahwa mereka menjalani hukuman penjara karena hati nurani mereka tidak mengizinkan mereka mengikuti dinas militer. Mereka juga mengatakan bahwa hak mereka itu diakui secara internasional. Namun, kalangan berwenang tetap tidak mengizinkan mereka memasuki Jepang. Belakangan, mereka beberapa kali meminta bantuan kepada konsulat Jepang di Korea Selatan, namun upaya mereka tidak berhasil. Kedua pemuda ini kini menyadari sebuah kenyataan pahit: Sepanjang hidup, mereka akan terus mengalami perlakuan buruk, bahkan dalam situasi-situasi yang tidak terduga, hanya karena mereka menjalankan kepercayaan agama mereka.

Ketidakadilan yang Berkepanjangan

Di Korea Selatan, hanya ada dua pilihan bagi mereka yang tidak mau mengikuti dinas militer karena alasan hati nurani: berkompromi lalu bergabung dengan militer atau dipenjarakan. Korea Selatan tidak memberikan pilihan lain. * Ini jelas melanggar berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Ketidakadilan ini semakin diperparah karena orang-orang ini mendapat catatan ”kriminal” yang permanen, yang tidak mau dihapus oleh pemerintah. Situasi ini membuat mereka terus-menerus mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan setelah mereka dibebaskan dari penjara. Catatan ”kriminal” mereka yang permanen membuat mereka susah mencari pekerjaan serta mengadakan perjalanan ke beberapa negeri, seperti Jepang—yang adalah tempat yang sering dikunjungi warga Korea Selatan.

Ketidakadilan seperti ini juga dialami oleh pria-pria lain di Korea Selatan yang dipenjarakan karena alasan hati nurani. Misalnya, pada Desember 2011, Saudara Jin-mo Kang dan istrinya yang adalah warga negara Jepang, Kotomi, pergi ke Jepang untuk menengok keluarga Saudari Kotomi. Saudara Kang dilarang memasuki Jepang karena memiliki catatan kriminal sebagai orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Dia terpaksa harus meninggalkan istrinya di Jepang dan kembali ke Korea Selatan. Setelah itu, dia mencoba lagi untuk mengunjungi Jepang, namun para petugas imigrasi tetap tidak memberi dia izin.

Dukungan Negara-Negara Lain

Jepang memperlakukan orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani sebagai orang yang tidak diinginkan (persona non grata). Syukurlah, kebanyakan negara lain tidak seperti itu. Namun, dalam kasus Saudara Oh, konsulat Jepang di Korea Selatan akhirnya mengeluarkan visa perjalanan untuknya. Kepada para pejabat di konsulat, Saudara Oh memberikan surat undangan dari teman-temannya di Jepang yang telah membuat pengaturan untuk kunjungannya di Jepang dan memberikan beberapa jaminan. Saudara Oh akhirnya bisa mengunjungi Jepang pada awal Juli 2016.

Tidak seperti Jepang, kebanyakan negara demokratis mengakui bahwa mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani bukanlah pelaku kriminal. Mereka diizinkan memasuki wilayah negeri-negeri ini meski mereka memiliki catatan ”kriminal”. Beberapa negeri bahkan mengambil langkah lebih jauh. Misalnya, Australia, Kanada, dan Prancis menyediakan suaka politik bagi para pemuda asal Korea Selatan yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Kebijakan ini selaras dengan keputusan terbaru Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang masalah ini, yang mendesak Negara-Negara ”agar mempertimbangkan untuk memberikan suaka bagi mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani, yang secara masuk akal khawatir bahwa mereka akan dianiaya di negeri mereka sendiri karena menolak untuk ikut dinas militer, apabila mereka tidak mendapat bantuan atau jika bantuan yang tersedia tidak memadai”. *

Perwakilan Saksi-Saksi Yehuwa di bidang hukum sedang bekerja sama dengan kalangan berwenang di Jepang untuk menemukan solusi yang tepat. André Carbonneau, seorang pengacara hak asasi manusia internasional, mengatakan, ”Mengakomodasi [hak] pria-pria ini bukanlah sesuatu yang sulit. Buktinya, Saudara Oh bisa diizinkan memasuki Jepang. Kalangan berwenang di Jepang hanya perlu memberlakukan peraturan yang mengakui bahwa mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani bukanlah bukan pelaku ’kriminal’ yang berbahaya dan meski mereka memiliki catatan pemenjaraan, mereka seharusnya boleh memasuki wilayah negara itu.”

Apakah Korea Selatan Akan Memperbaiki Keadaan?

Komunitas internasional mengakui bahwa mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani bukanlah pelaku kriminal. Sejak tahun 2006, Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) telah berulang kali mengeluarkan keputusan yang menentang Korea Selatan karena memenjarakan mereka yang menolak ikut wajib militer karena alasan hati nurani. CCPR menyatakan bahwa apa yang dilakukan Korea Selatan adalah ”penahanan sewenang-wenang”. Komite itu telah mendesak pemerintah Korea Selatan untuk membuat undang-undang yang melindungi hak untuk menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Dalam keputusannya, CCPR juga meminta Korea Selatan untuk menghapus catatan kriminal mereka yang dipenjarakan karena hal itu. *

Sampai saat ini, Korea Selatan terus mengabaikan keputusan-keputusan CCPR. Namun, karena telah menjadi anggota Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Protokol Opsional, Korea Selatan sebenarnya telah setuju untuk mengikuti keputusan CCPR bahkan jika itu tidak sejalan dengan hukum negara.

Selama Korea Selatan belum mengikuti hukum internasional dan belum mengakui hak menolak dinas militer karena alasan hati nurani sebagai hak asasi manusia, ratusan warga Korea Selatan lainnya akan terus mengalami pemenjaraan yang tidak adil dan diskriminasi karena dianggap sebagai kriminal. * Saksi-Saksi Yehuwa menantikan saatnya Korea Selatan akan menjunjung hak menolak dinas militer karena alasan hati nurani dan tidak mendakwa mereka yang menjalankan hak ini. Sementara itu, warga Korea Selatan seperti Saudara Gwon dan Saudara Oh berharap kalangan berwenang Jepang bisa membuat peraturan yang mengizinkan orang-orang seperti mereka untuk memasuki Jepang.

^ par. 5 Sekarang, Korea Selatan adalah satu dari empat negeri yang memenjarakan Saksi-Saksi Yehuwa karena menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani. Kebanyakan negeri yang memiliki program wajib militer merespek hak orang-orang seperti ini. Negeri-negeri tersebut menyediakan pilihan dinas sipil yang tidak diawasi oleh pihak militer atau pengecualian lainnya.

^ par. 9 Lihat Resolusi 24/17 ”Keberatan atas dinas militer karena alasan hati nurani”, yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 8 Oktober 2013.

^ par. 12 Lihat Komunikasi No. 1642-1741/2007, Jeong et al v. The Republic of Korea, Pandangan yang diadopsi oleh Komite pada 24 Maret 2011.

^ par. 14 Dalam lima tahun terakhir, Korea Selatan memenjarakan 2.701 pemuda Saksi yang menolak ikut wajib militer karena alasan hati nurani.