Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Saksi-Saksi Yehuwa

Indonesia

KOREA SELATAN

Dipenjarakan Karena Iman Mereka

Dipenjarakan Karena Iman Mereka

Saksi-Saksi Yehuwa sudah ada di Korea Selatan selama lebih dari 100 tahun dan bebas beribadat. Tapi, para Saksi yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani tidak mendapat kebebasan seperti itu. Sejak Perang Korea sampai sekarang, Korea Selatan terus mendakwa pemuda Saksi yang menolak dinas militer, dan pemerintah tidak menyediakan alternatif apa pun untuk menyelesaikan kasus itu. Hasilnya? Korea Selatan telah memenjarakan lebih dari 19.000 Saksi karena menolak dinas militer. Kalau digabungkan, jumlah total masa tahanan mereka lebih dari 36.000 tahun.

Hak Menolak Dinas Militer atas Dasar Hati Nurani di Mata Dunia Internasional

Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR), yang mengawasi penerapan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah berkali-kali menegaskan bahwa dengan memenjarakan orang-orang yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani, Korea Selatan * telah melanggar hak mereka. Baru-baru ini, pada 14 Januari 2015, CCPR mengeluarkan keputusan kelima yang menentang Korea Selatan dalam masalah ini. Keputusan ini, yang melibatkan 50 Saksi yang pernah dipenjarakan, mengulangi keputusan sebelumnya yang menyatakan bahwa Korea Selatan melanggar hak ”kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama”. CCPR juga menyatakan bahwa pemerintah bersalah atas ”penahanan yang sewenang-wenang” atas para pria itu. Padahal, para pria ini melakukan sesuatu yang adalah hak mereka yang dijamin oleh ICCPR.

Setelah meninjau seluruh riwayat tentang hak asasi manusia di Korea Selatan, CCPR membuat kesimpulan pengamatan mereka pada 3 November 2015. CCPR mendesak pemerintah untuk membebaskan semua yang melakukan penolakan karena alasan hati nurani. Pemerintah juga didesak untuk menghapus catatan kriminal mereka karena pemenjaraan ini, memberikan ganti rugi yang memadai, dan membuat peraturan tentang dinas sipil alternatif. Kesimpulan itu juga menyatakan bahwa pemerintah ”perlu sepenuhnya menerapkan semua Pandangan yang dikeluarkan CCPR selama ini”.

Pandangan yang Muncul dari Dalam Korea Selatan

Ada semakin banyak tekanan dari dalam negeri terhadap pemerintah untuk membuat peraturan yang mengizinkan program alternatif bagi mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Beberapa hakim dari pengadilan negeri menyatakan bahwa kesembilan Saksi yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani ”tidak bersalah”. Beberapa pengadilan negeri telah membawa beberapa kasus ke Mahkamah Konstitusi. Pada 9 Juli 2015, Mahkamah itu mengadakan persidangan untuk memeriksa apakah penolakan pemerintah untuk mengakui hak para penolak dinas militer ini sesuai dengan kaidah hukum. Pada 2004 dan 2011, Mahkamah itu sudah memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Dinas Militer kepada mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani tidaklah melanggar undang-undang. Keputusan terbaru atas masalah ini akan segera dikeluarkan.

Urutan Peristiwa

  1. 31 Januari 2017

    Ada 401 Saksi-Saksi Yehuwa yang dipenjarakan karena menolak dinas militer karena alasan hati nurani.

  2. 3 November 2015

    CCPR membuat kesimpulan pengamatan mereka, yang isinya mendesak Korea Selatan untuk menyediakan program dinas sipil alternatif.

  3. 9 Juli 2015

    Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah beberapa peraturan dalam Undang-Undang Dinas Militer melanggar kaidah hukum.

  4. 30 Juni 2014

    Ada 28 kasus yang masih tertunda di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan penolakan dinas militer atas dasar hati nurani; 618 pemuda masih dipenjarakan.

  5. 28 Januari 2014

    Presiden memberikan amnesti dan pembebasan bersyarat yang mengurangi satu atau dua bulan masa tahanan dari 100 pemuda Saksi yang dipenjarakan karena menolak dinas militer; pada 31 Januari 2014, ada 513 yang masih dipenjarakan.

  6. 14 Januari 2015

    CCPR setuju dengan Pandangan bahwa Korea Selatan telah melanggar Butir 18 (hak kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama) dan Butir 9 (yang melarang penahanan yang sewenang-wenang) dari ICCPR. Korea Selatan tidak mengakui hak 50 Saksi, yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani, dan memenjarakan mereka.

  7. November 2013

    Ada 599 Saksi yang dipenjarakan karena menolak dinas militer atas dasar hati nurani.

  8. April 2013

    Tujuh puluh persen tahanan Saksi ditempatkan dengan sesama Saksi, bukan dengan tahanan lainnya.

  9. 25 Oktober 2012

    CCPR setuju dengan Pandangan bahwa Korea Selatan telah melanggar Butir 18 dari ICCPR (hak kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama) dengan tidak mengakui hak 388 Saksi untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani.

  10. 30 Agustus 2011

    Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang yang menghukum orang yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani tidak melanggar Konstitusi Korea.

  11. 24 Maret 2011

    CCPR setuju dengan Pandangan bahwa Korea Selatan telah melanggar Butir 18 dari ICCPR dengan tidak mengakui hak 100 Saksi untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani.

  12. 15 Januari 2009

    Komisi Kepresidenan Mengenai Kematian yang Mencurigakan dalam Militer mengeluarkan laporan yang meneguhkan bahwa pemerintah Korea Selatan bertanggung jawab atas kematian lima pemuda Saksi dari tahun 1975 sampai 1985 yang dipenjarakan karena menolak dinas militer.

  13. Desember 2008

    Korea Selatan membatalkan rencana untuk memberikan dinas alternatif bagi orang yang menolak dinas militer.

  14. 18 September 2007

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan rencana untuk menyediakan dinas alternatif bagi orang yang menolak dinas militer karena alasan agama, dan berjanji untuk mengubah undang-undang dinas militer dan undang-undang pasukan cadangan.

  15. 3 November 2006

    CCPR setuju dengan Pandangan bahwa Korea Selatan telah melanggar Butir 18 dari ICCPR dengan tidak mengakui hak dua Saksi untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani.

  16. 26 Agustus 2004

    Mahkamah Konstitusi meneguhkan bahwa orang yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani harus tetap dihukum.

  17. 2001

    Kantor Administrasi Ketenagakerjaan Militer menghentikan perekrutan militer secara paksa, dan masa-tahanan-wajib dikurangi dari tiga tahun menjadi satu setengah tahun.

  18. 1 Desember 1985

    Kim Young-geun meninggal akibat perlakuan kejam tentara selama ia dipenjarakan karena menolak dinas militer.

  19. 17 Agustus 1981

    Kim Sun-tae meninggal akibat perlakuan kejam tentara selama ia dipenjarakan karena menolak dinas militer.

  20. 28 Maret 1976

    Jeong Sang-bok meninggal setelah dipukuli habis-habisan dan diperlakukan buruk oleh tentara karena ia menolak dinas militer.

  21. 19 Maret 1976

    Lee Choon-gil meninggal setelah dipukuli habis-habisan oleh polisi militer ketika ia dipenjarakan karena menolak dinas militer. Pemukulan itu mengakibatkan limpanya pecah.

  22. 14 November 1975

    Kim Jong-sik meninggal setelah dipukuli dan disiksa oleh tentara karena ia menolak ikut dinas militer.

  23. 1975

    Presiden Park Jeong-hee menetapkan bahwa dinas militer wajib diikuti tanpa pengecualian. Para pria Saksi dibawa secara paksa ke pusat pelatihan militer.

  24. 30 Januari 1973

    Peraturan Khusus untuk Menindak Pelanggaran Undang-Undang Dinas Militer mulai diberlakukan, yang menambah masa tahanan maksimum untuk orang yang menolak dinas militer dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun. Beberapa orang dipanggil berkali-kali untuk wajib militer.

  25. 1953

    Korea Selatan mulai memenjarakan orang yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani.

^ par. 4 Korea Selatan ikut dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan protokol opsional pertama dari ICCPR, sehingga setiap orang di Korea Selatan bisa melaporkan pelanggaran kepada CCPR secara tertulis.