Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Saksi-Saksi Yehuwa

Indonesia

KAZAKSTAN

Dipenjarakan Karena Iman Mereka

Pada 2 Mei 2017, Hakim Talgat Syrlybayev menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Teymur Akhmedov atas tuduhan ”menyulut perselisihan agama” dan menyebarkan pemikiran bahwa ”sebagian warga lebih baik daripada yang lainnya karena menganut agama tertentu”. Hakim juga memutuskan bahwa selama tiga tahun, Saudara Akhmedov tidak boleh ikut ”kegiatan agama yang mengajarkan kegiatan tertentu”. Pada 20 Juni, Pengadilan Kota Astana menolak banding yang dia ajukan meski ada bukti kuat bahwa dia tidak bersalah.

Tuduhan yang Tidak Masuk Akal

Pada 2016, Saudara Akhmedov mengadakan diskusi dengan ”para pelajar Alkitab” yang berpura-pura tertarik pada ajaran Saksi Yehuwa. Diskusi itu dijadikan dasar untuk menuduh Saudara Akhmedov. Diskusi selama lebih dari tujuh bulan itu berlangsung baik, dan Saudara Akhmedov selalu memakai ayat Alkitab untuk mendukung pandangannya tentang berbagai topik. Tapi, diam-diam para pelajar Alkitab itu merekam diskusi tersebut. Rekaman itu pun digunakan untuk mendakwa Saudara Akhmedov dengan Undang-Undang Kriminal Kazakstan Pasal 174 Ayat 2. Pasal itu melarang kegiatan yang ”menyulut . . . kebencian antar-agama”, yang bisa ”menyinggung . . . perasaan orang dari agama lain”. Pasal itu juga melarang kegiatan menyebarkan pemikiran ”bahwa sebagian warga lebih baik atau lebih buruk daripada yang lainnya karena menganut agama tertentu”.

Tapi, Saudara Akhmedov tetap menyatakan bahwa dia tidak melanggar hukum. Apa yang dia lakukan itu dilindungi oleh Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Butir 18 dan 19, yang menjamin ”kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama”, serta ”hak kebebasan berpendapat”.

Sebelumnya, Komite Hak Asasi Manusia PBB (Komite), yang mengawasi ICCPR, menyatakan kekhawatirannya karena Kazakstan memiliki ”pengertian kejahatan yang sangat tidak jelas”, sehingga pasal 174 disalahgunakan untuk mendakwa orang yang menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam laporan 9 Agustus 2016, Komite mendesak Kazakstan agar ”menjamin kebebasan warganya untuk memilih agama dan keyakinan serta kebebasan untuk menjalankannya. Untuk menghapus semua batasan yang tidak sesuai dengan ICCPR Butir 18, Undang-Undang Kazakstan Pasal 22 perlu disesuaikan dengan ICCPR dan Kazakstan perlu mengubah semua hukum yang berkaitan.”

Heiner Bielefeldt, mantan pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, membahas tentang ”pengertian kejahatan yang sangat tidak jelas” itu dalam sebuah laporan tahun 2014. Dalam laporannya, Kazakstan diminta untuk mengganti ”pengertian yang sangat tidak jelas tentang perselisihan agama dan ekstremis” dengan ”pengertian yang lebih jelas dan spesifik”.

Penahanan Teymur Akhmedov yang Tidak Adil

Pada 20 Januari 2017, Pengadilan Distrik Saryarka No.2 di Astana memutuskan agar Saudara Akhmedov ditahan sampai kasusnya diperiksa. Dia dipukuli oleh penjaga penjara yang memaksa dia mengaku bahwa dia bersalah. Padahal, Saudara Akhmedov, yang berumur 61 tahun, perlu segera dirawat karena menderita tumor berdarah (kemungkinan kanker). Para pengacaranya mengajukan keberatan kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang, kepada pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kepada pelapor khusus PBB tentang kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat. Pada 20 Juni 2017, Pengadilan Kota Astana menolak keberatan yang diajukan. Para pengacara Saudara Akhmedov akan mengajukan banding lagi.

Urutan Peristiwa

  1. 20 Juni 2017

    Pengadilan di Astana menolak banding yang diajukan.

  2. 2 Mei 2017

    Dinyatakan bersalah dan dihukum lima tahun penjara.

  3. 13 Maret 2017

    Kasus diproses di pengadilan.

  4. 1 Maret 2017

    Permohonan ditolak.

  5. 20 Februari 2017

    Permohonan untuk menghentikan proses persidangan diajukan ke pengadilan.

  6. 30 Januari 2017

    Pengadilan Kota Astana menolak keberatan yang diajukan.

  7. 18 Januari 2017

    Teymur Akhmedov ditangkap dan ditahan selama dua bulan sebelum persidangan.